Anies Baswedan: Untuk Mengatasi Krisis Iklim Perlu Evidence Based Policy

Posting Komentar

Krisis iklim yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan masalah serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Anies Baswedan yang merupakan tokoh politik dan kandidat presiden RI pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang menyampaikan tanggapannya terkait hal ini.


Anies Baswedan: Untuk Mengatasi Krisis Iklim Perlu Evidence Based Policy
Anies Baswedan: Untuk Mengatasi Krisis Iklim Perlu Evidence Based Policy



Menurut mantan gubernur DKI ini, saat ini penanganan krisis iklim dan dampaknya belum dilakukan secara serius. Kebanyakan baru berupa wacana dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Sedangkan hal ini merupakan masalah penting dan harus segera ditangani oleh pihak-pihak yang terkait.


Butuh Evidence Based Policy


Menurut Anies Baswedan, saat ini penanganan krisis iklim hanya menjadi sebuah kemasan untuk mendapatkan banyak keuntungan bagi beberapa pihak saja. Karena itu, ruang untuk mewujudkan keadilan sosial justru disingkirkan. Anies menegaskan bahwa kita butuh evidence based policy untuk mengatasi masalah besar tersebut.

Jadi yang diperlukan bukan sekedar collusion based policy. Jangan sampai negara hanya menjalankan perspektif konvensional dengan peran sebagai administrator. Seharusnya perlu mengajak semua masyarakat untuk berkolaborasi bersama sehingga mampu melahirkan banyak solusi.

Karena masalah krisis iklim berdampak komplek, maka negara tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dan peran pihak terkait. Untuk menemukan solusi terbaik, kuncinya adalah dengan melakukan kolaborasi dan diplomasi. Anggapan bahwa masalah ini bisa diatasi dengan pelaku tunggal sangat keliru.

Sedangkan pihak yang dilibatkan tentunya adalah yang berkaitan langsung dengan masalah dan dampaknya. Sebagai contoh untuk menghadapi persoalan yang berasal dari hutan, maka masyarakat adat perlu dilibatkan. Mereka bukan hanya dijadikan sebagai objek saja.

Seharusnya masyarakat adat diundang, diajak duduk bersama dan diminta pendapat serta masukannya. Penggusuran lahan hutan pada hakikatnya bukan hanya mengganggu komunitas masyarakat adat, tetapi bisa berdampak lebih luas.

Sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak keadilan sosial, mereka harus didengarkan dan diberi ruang untuk menyampaikan usulan. Masyarakat adat harus mendapat hak bicara untuk mewakili diri mereka sendiri. Jangan sampai ada diskriminasi dan persekusi terhadap kebebasan berpendapat dari warga masyarakat.


Sudah Buka Pintu Kolaborasi


Anies Baswedan menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai gubernur DKI sudah membuka pintu kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam mengambil berbagai kebijakan. Contoh konkrit, melakukan kolaborasi bersama dengan masyarakat yang tergabung dalam komunitas Ciliwung Condet.

Tokoh satu ini menjadikan masyarakat sebagai bagian dari alam dengan ikut serta dalam merawat ekosistem biologis yang ada di sepanjang sungai Ciliwung. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk infrastuktur tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, Anies juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi krisis iklim bukan hanya perlu kolaborasi di tingkat lokal, tetapi juga diplomasi di tingkat internasional. Krisis iklim merupakan persoalan lintas wilayah dan melampaui batas negara. Karena itu dalam penanganannya, perlu berkomunikasi dengan negara lain yang berbatasan.

Percepatan agenda untuk mewujudkan keadilan iklim harus dilakukan lebih aktif. Mantan rektor Universitas Paramadina ini juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian masalah krisis iklim, kita harus menentukan arah, jangan sampai mau diatur.

Jangan sampai menggadaikan kekayaan alam hanya untuk mendapatkan posisi tawar. Pendekatan transaksional untuk menyelesaikan berbagai persoalan harus segera ditinggalkan, lanjutnya.

Sebagai negara yang berdaulat, kita harus menunjukkan bahwa sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah krisis iklim. Dengan demikian posisi tawar Indonesia di mata dunia juga meningkat dna berdiri sejajar.

Anies Baswedan menegaskan bahwa diplomasi untuk mewujudkan keadilan iklim sudah dijalankan ketika memimpin DKI. Bahkan tokoh satu ini juga mendapat amanah untuk menjadi Wakil Ketua Komite Pengarah dalam C40 (Jaringan kota-kota besar dunia) yang berkomitmen mengatasi krisis iklim. 

Related Posts

Posting Komentar